Universitas Paramadina Tanggapi Akurasi Laporan The Economist tentang Indonesia

Jakarta – Universitas Paramadina, berkolaborasi dengan Universitas Harkat Negeri, mengadakan diskusi berjudul “Menakar Akurasi Laporan The Economist: Apakah Indonesia Menuju Jurang?” di Gedung Trinity Universitas Paramadina, Jakarta. Acara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang analisis yang disajikan oleh media internasional tersebut dan dampaknya terhadap persepsi publik mengenai kondisi ekonomi dan politik Indonesia.

Diskusi Antara Ahli Ekonomi dan Akademisi

Forum ini dihadiri oleh berbagai ekonom, akademisi, dan peneliti yang memiliki kepedulian terhadap isu-isu strategis di Indonesia. Acara tersebut diselenggarakan secara hybrid, memungkinkan partisipasi baik secara langsung di kampus Kuningan maupun secara daring. Moderasi diskusi dilakukan oleh M. Rosyid Jazuli, Ph.D., yang membawa perspektif akademis dalam menyikapi laporan yang kontroversial ini.

Fokus pada Laporan The Economist

Diskusi ini didasarkan pada dua artikel yang diterbitkan oleh The Economist pada pertengahan Mei 2026, yaitu “Indonesia on a Risky Path” dan “Indonesia’s President is Jeopardizing the Economy and Democracy.” Kedua artikel tersebut secara kritis menyoroti arah kebijakan yang diambil oleh pemerintahan Presiden Prabowo, dengan fokus pada risiko fiskal yang dihadapi, melemahnya institusi negara, serta erosi nilai-nilai demokrasi yang selama ini dijunjung.

Tanggapan Terhadap Kritik Internasional

Respon pemerintah Indonesia terhadap kritik yang disampaikan dalam laporan tersebut ternyata justru menambah ketegangan di arena internasional. Rektor Universitas Paramadina, Prof. Didik J. Rachbini, Ph.D., menekankan pentingnya adanya ruang akademik yang terbuka untuk membahas isu-isu kebangsaan. Menurutnya, universitas harus menjadi tempat di mana kebijakan dapat dibentuk berdasarkan data, teori, dan bukti empiris yang kuat.

“Kami di Paramadina mengedepankan kebebasan akademik. Apa yang dibahas di sini harus memiliki landasan akademis yang kuat, berbasis bukti dan teori,” ungkapnya dalam pernyataan pada Sabtu (23/5).

Pentingnya Membaca Laporan sebagai Peringatan

Rektor Universitas Harkat Negeri, Sudirman Said, Ak., MBA., menambahkan bahwa laporan dari The Economist sebaiknya dipahami sebagai sinyal peringatan serius mengenai keadaan tata kelola pemerintahan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Menurutnya, isu pokok yang diangkat oleh media internasional ini berkaitan erat dengan ancaman yang dihadapi oleh ekonomi dan demokrasi di Indonesia.

“Isu yang dibahas di dalam artikel tersebut mencerminkan penurunan kepercayaan publik sebagai akibat dari kurangnya integritas, meritokrasi, dan pengawasan dalam pemerintahan,” jelasnya.

Menangani Kepercayaan Publik

Sudirman menekankan bahwa untuk mengatasi masalah ini, langkah utama yang harus diambil adalah memulihkan kepercayaan masyarakat dan pelaku ekonomi melalui perbaikan tata kelola. Ia berpendapat bahwa semua pihak harus bersatu untuk membangun kembali kepercayaan tersebut.

• Memperkuat integritas dalam tata kelola pemerintahan
• Meningkatkan kualitas kebijakan publik
• Menjamin transparansi dan akuntabilitas
• Mendorong partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan
• Menjaga disiplin fiskal yang lebih baik

Analisis Risiko Ekonomi

Dalam paparannya, Prof. Moh. Ikhsan, Ph.D., seorang ekonom dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa meskipun saat ini Indonesia tidak berada di tepi jurang krisis, namun ruang untuk menghindari risiko tersebut semakin menyempit. Ia mengingatkan bahwa sejumlah pola yang muncul kini memiliki kemiripan dengan tanda-tanda yang mendahului krisis ekonomi 1997–1998.

“Meskipun kita belum di tepi jurang, sejarah tidak pernah diam. Ia terus berkembang, dan kita harus memperhatikannya,” tambahnya.

Indikasi Melemahnya Ekonomi

Ikhsan menjelaskan bahwa terdapat beberapa sinyal yang perlu diwaspadai, antara lain:

• Pelemahan kredibilitas fiskal
• Toleransi terhadap pelanggaran aturan
• Melemahnya institusi independen
• Ekspansi fiskal tanpa disiplin pendapatan
• Ketidakpastian dalam kebijakan ekonomi

Namun, ia juga mencatat bahwa Indonesia masih memiliki bantalan ekonomi yang membuat situasinya berbeda dengan kondisi sebelum krisis 1998. Penting untuk belajar dari pengalaman reformasi yang dilakukan oleh Presiden B. J. Habibie dan Megawati Soekarnoputri untuk memulihkan kepercayaan publik dan menjaga stabilitas ekonomi.

Ancaman Terbesar yang Dihadapi

Ikhsan memperingatkan bahwa ancaman terbesar bagi Indonesia bukanlah krisis ekonomi semata, melainkan hilangnya kredibilitas institusi negara. “Walaupun kita belum berada di jurang, kita perlahan-lahan menuju ke sana. Masih ada ruang yang cukup untuk memperbaiki keadaan,” tegasnya.

Pandangan Ekonom Lainnya

Pandangan serupa disampaikan oleh ekonom Universitas Paramadina, Wijayanto Samirin. Ia sepakat bahwa sebagian besar kritik yang disampaikan dalam laporan The Economist memiliki dasar yang kuat, terutama dalam hal tantangan fiskal, komunikasi pemerintah, independensi bank sentral, iklim usaha, dan kualitas tata kelola kebijakan publik.

“Pola pengambilan keputusan yang dilakukan tanpa perencanaan yang matang dapat menciptakan ketidakpastian jangka panjang,” ujarnya. Ia menyarankan agar pemerintah menghentikan pola kerja yang tidak terencana.

• Melakukan analisis mendalam sebelum proyek besar
• Melaksanakan analisis dampak
• Melakukan percobaan sebelum eskalasi
• Menerapkan perencanaan yang terstruktur
• Menghindari keputusan yang terburu-buru

Pentingnya Evaluasi Terhadap Kritik

Wijayanto menekankan bahwa kritik dari lembaga internasional seperti The Economist seharusnya dipandang sebagai kesempatan untuk evaluasi dan perbaikan, bukan sebagai serangan terhadap pemerintah. “Apa yang disampaikan oleh The Economist seharusnya dianggap sebagai referensi untuk perbaikan, bukan kritik yang mengarah pada teori konspirasi,” ucapnya.

Alarm dari Laporan The Economist

Prof. Dr. R. Siti Zuhro, seorang peneliti senior di BRIN, juga menganggap laporan dari The Economist sebagai alarm yang perlu direspons dengan serius. Ia berpendapat bahwa kritik terhadap kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia tidak seharusnya ditolak, melainkan dijadikan bahan refleksi untuk memperbaiki tata kelola negara.

“Narasi tentang Indonesia menuju jurang sebaiknya dianggap sebagai peringatan bagi kita. Kita tidak perlu bersikap defensif. Mengapa menunggu sampai kita benar-benar jatuh ke jurang baru bertindak?” ujarnya.

Tantangan yang Dihadapi Indonesia

Menurut Siti, saat ini Indonesia menghadapi tantangan serius, seperti:

• Melemahnya oposisi politik
• Peningkatan pragmatisme partai
• Sentralisasi kekuasaan
• Menurunnya kualitas partisipasi publik dalam demokrasi
• Kemunduran demokrasi yang perlahan namun pasti

Ia mengingatkan bahwa proses kemunduran demokrasi sering kali berlangsung secara bertahap dan dianggap sebagai hal yang wajar. “Demokrasi kita belum runtuh, tetapi sedang mengalami erosi. Meskipun struktur formal demokrasi masih ada, substansi pengawasan dan partisipasi publik semakin lemah,” jelasnya.

Pentingnya Pembenahan Tata Kelola

Siti menekankan bahwa meskipun Indonesia belum sepenuhnya menuju jurang, tanpa adanya upaya serius dalam pembenahan tata kelola politik dan ekonomi, risiko tersebut bisa menjadi kenyataan yang sangat nyata dan mendesak. “Kita tidak bisa menyepelekan situasi ini. Tanpa koreksi yang tepat, jurang itu dapat menjadi ancaman yang serius,” tuturnya.

Melalui seminar ini, semua pembicara sepakat bahwa kritik mengenai kondisi ekonomi dan demokrasi di Indonesia harus dijadikan momentum untuk melakukan evaluasi. Ini termasuk memperkuat institusi, meningkatkan kualitas kebijakan publik, menjaga disiplin fiskal, serta memastikan agar demokrasi tetap berfungsi secara substansial dan inklusif.